krisis moneter1998 karena salah satu dan repon kebijakan pemerintah yang keliru

 Kebijakan floating rate pada tahun 1997 bukan penyebab utama krisis ekonomi 1998, namun menjadi salah satu kebijakan itu akibatnya  dan respons terhadap krisis itu yang menjadi pemicu itu sendiri. Krisis dimulai dari kejatuhan rupiah di bawah sistem managed floating dan menyebabkan pemerintah terpaksa melepasnya menjadi free floating, memperparah kondisi karena didukung oleh akar masalah lain seperti utang luar negeri swasta yang membengkak dan sistem perbankan yang lemah. 

Krisis moneter di Indonesia dibagi 3 tahap : dampak penularan (Juli 1997), reaksi panik (Agustus 1997), dan dampak IMF (Oktober 1997-Mei 1998) kirsis diawali dari jantuhnya mata uang bath Tahiland sebagai sebab utama, yang merupakan awal mula krisis asia, kemudian menghasilkan efek domino, bergerak kearah ke munduran kawasan tersebut kemudian menyebar ke Indonesia.

Krisis yang bermula dari krisis mata uang bergerak menjadi, krisis keuangan (krisis moneter) dan meluas menjadi krisis ekonomi di Indonesia. Belajar dari Thailand yang sia-sia mengintervensi bath, Indonesia setelah devisa sebesar 7 Milyar Dolar terkuras untuk melakukan intervensi, maka pada tanggal 14 Agustus pemerintah akhimya melepas rupiah kedalam sistem floating rate. Namun kenyataannya rupiah justru semakin terpusuk, padahal kebijakan pasar babas melalui instrumen floating rate-nya, ternyata tidak tewujud. Hal ini karena pasar melihat kebijakan floating rate bukan merupakan strategi moneter Indonesia melainkan bentuk ketidak berdayaan Indonesia menghadapi pasar. Karena dalam waktu singkat, Indonesia kekurangan cadangan di visa, artinya banyak devisanya yang terkuras akibat membayar hutang luar negeri dan akibat intervensi untuk menstabilkan rupiah. Akibatnya pasar bereaksi negatif, justru terjadi ketidak percayaan pada. Rupiah sehingga Dolar AS terns meroket naik terhadap rupiah.

Karena semakin berat beban yang dipikul, maka Indonesia mengundang IMP, berserta program-program ekonominya, namun, akibat yang ditimbulkan oleh program-program IMF, justru membuat krisis di Indonesia semakin parah dan berkepanjangan, IMF menggunakan resep yang sama bagi negara-negara Asia yang mengalami krisis , tanpa mendiagnosa sebab-sebab krisisnya, sehingga program-program IMF menjadi penyebab krisis itu sendiri dan IMF akhirnya menjadi bagian dari krisis.

Tesis ini mencoba menggunakan pendekatan monetaris dimana ciri kelangsungan dari kerangka monetaris adalah selain dibidang moneter melalui pengelolaan pasok volume uang oleh badan moneter (Bank sentral), tidak boleh dilakukan intervensi aktif oleh kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi. Monetarisme ini memberikan dasar bagi program stabilisasi perekonomian negara-negara berkembang yang disponsori IMF.

Kebijakan floating rate, pada dasarnya dapat dikaitkan sebagai kebijakan yang direstui IMF. Hal ini setidaknya terlihat dari letter of intent (LDI) antara pemerintah Indonesia dan IMF yang walaupun tidak secara eksplisit memuat tentang dukungannya terhadap floating rate, tetapi penundaan bantuan finansial IMF terhadap regim Orde Baru yang merencanakan pelaksanaan sistem moneter fixed rate memperlihatkan IMF sangat mendukung kebijakan nilai tukar mengembang penuh.

Share this post